BATU BARA — Ada banyak cara untuk membaca pembangunan sebuah daerah.
Sebagian melihatnya dari panjang jalan yang dibangun. Sebagian melihat dari besarnya APBD. Ada pula yang melihat dari pertumbuhan ekonomi, jumlah investasi atau besarnya transfer pemerintah pusat.
Namun di balik semua ukuran tersebut terdapat satu pertanyaan yang lebih sederhana:
Apakah kehidupan manusia menjadi lebih baik?
Pertanyaan itulah yang membuat kenaikan IPM Kabupaten Batu Bara menjadi 73,92 pada 2025 menarik untuk ditempatkan dalam konteks keuangan daerah.
BPS mencatat IPM Batu Bara naik dari 73,14 pada 2024 menjadi 73,92 pada 2025. Kenaikan sebesar 0,78 poin atau 1,07 persen tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian pembangunan manusia.
Tetapi pembangunan manusia tidak lahir dari satu angka.
Ia lahir dari pertemuan banyak kebijakan, kesempatan, pelayanan dan kondisi sosial-ekonomi.
Ketika APBD Berbicara
Pada 2024, Batu Bara mencatat realisasi pendapatan daerah sekitar Rp1,316 triliun dengan realisasi belanja sekitar Rp1,287 triliun.
Dari sisi pendapatan, transfer pemerintah menempati posisi besar dalam struktur keuangan daerah.
Di dalam struktur transfer tersebut terdapat DBH.
Angka tersebut mungkin tampak kecil dibandingkan keseluruhan APBD.
Tetapi dalam pembangunan, sebuah sumber dana tidak hanya dinilai dari besar atau kecilnya nominal.
Yang juga penting adalah fungsi dan bagaimana dana tersebut ditempatkan dalam keseluruhan kebijakan fiskal.
Uang Publik Memiliki Tujuan Akhir
Sebuah anggaran dapat berakhir sebagai gedung.
Tetapi gedung hanyalah benda.
Maknanya muncul ketika gedung tersebut menjadi sekolah, tempat pelayanan kesehatan, ruang pelayanan masyarakat atau fasilitas yang menggerakkan ekonomi.
Sebuah jalan juga hanya sebidang infrastruktur.
Maknanya muncul ketika jalan tersebut membuat seorang petani lebih mudah menjual hasil panen, seorang anak lebih mudah pergi ke sekolah dan seorang pekerja lebih mudah mencapai tempat kerja.
Begitu pula dengan DBH.
Nilai akhirnya tidak berhenti pada angka penerimaan.
Nilainya baru terasa ketika ruang fiskal yang tersedia dapat diterjemahkan menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat.
IPM Mengembalikan Pembicaraan kepada Manusia
IPM memiliki tiga dimensi: kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak.
Ketiganya mengembalikan pembicaraan pembangunan kepada manusia.
Pendidikan bertanya: seberapa besar kesempatan manusia untuk memperoleh pengetahuan?
Kesehatan bertanya: seberapa panjang dan sehat manusia dapat menjalani kehidupannya?
Standar hidup bertanya: seberapa layak kehidupan yang dapat dijalani?
Maka, IPM sesungguhnya bukan hanya statistik pembangunan.
Ia adalah cara untuk melihat kehidupan melalui angka.
Ketika Kemiskinan Masih Menjadi Kenyataan
Pada Maret 2025, BPS mencatat persentase penduduk miskin Batu Bara sebesar 10,10 persen, atau sekitar 44,28 ribu jiwa.
Pada saat yang sama, indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,50 menjadi 1,13 dan indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,30 menjadi 0,20.
Di sinilah angka pembangunan harus dibaca dengan hati-hati.
IPM meningkat.
Sejumlah indikator kemiskinan juga mengalami perubahan.
Namun masih ada masyarakat yang hidup dalam keterbatasan.
Artinya, pembangunan tidak boleh berhenti pada keberhasilan statistik.
Ia harus terus bergerak menuju pemerataan manfaat.
2025 dan Tantangan Mengelola Ruang Fiskal
Pada Perubahan APBD 2025, pendapatan Batu Bara ditetapkan sekitar Rp1,302 triliun, sedangkan belanja mencapai sekitar Rp1,320 triliun.
Belanja operasional mencapai sekitar Rp983,825 miliar, belanja modal sekitar Rp122,455 miliar dan belanja transfer sekitar Rp211,805 miliar.
Sementara alokasi DBH 2025 mencapai sekitar Rp38,853 miliar.
Sekali lagi, alokasi DBH tersebut bukan realisasi.
Namun, angka tersebut menunjukkan bahwa DBH tetap menjadi bagian dari lanskap fiskal yang perlu dibaca ketika membahas kemampuan daerah membiayai pembangunan.
Dari APBD Menuju Kehidupan Sehari-hari
Di atas kertas, semuanya tampak sebagai angka.
Rp1,3 triliun pendapatan.
Rp1,2 triliun lebih belanja.
Puluhan miliar rupiah DBH.
73,92 IPM.
Tetapi di lapangan, angka tersebut berubah menjadi kehidupan sehari-hari.
Ia menjadi guru yang mengajar.
Tenaga kesehatan yang melayani.
Jalan yang menghubungkan desa.
Pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli.
Petani yang membawa hasil panen.
Anak yang pergi ke sekolah.
Keluarga yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di situlah anggaran bertemu dengan manusia.
Jangan Membalik Sebab dan Akibat
Karena itu, ada satu hal yang perlu dijaga dalam membaca hubungan DBH dan IPM.
Kita tidak dapat mengatakan:
“DBH naik, maka IPM pasti naik.”
Hubungan tersebut terlalu sederhana.
IPM dipengaruhi banyak faktor.
Demikian pula kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan daya beli tidak hanya dipengaruhi oleh satu sumber pendapatan daerah.
Yang dapat dikatakan adalah bahwa kapasitas fiskal merupakan salah satu kondisi yang memungkinkan pemerintah membiayai berbagai program pembangunan, dan program-program tersebut secara konseptual dapat berkontribusi terhadap kondisi yang tercermin dalam IPM.
Pembuktian mengenai seberapa besar kontribusinya membutuhkan analisis data yang lebih panjang.
Ukuran Terakhir Adalah Manfaat
Pembangunan pada akhirnya memiliki satu ukuran yang paling dekat dengan kehidupan:
manfaat.
Bukan sekadar berapa besar anggaran disusun.
Bukan sekadar berapa besar DBH diterima.
Bukan pula sekadar berapa besar belanja direalisasikan.
Tetapi apakah masyarakat memperoleh manfaat dari seluruh proses tersebut.
Ketika IPM Batu Bara mencapai 73,92, angka tersebut menjadi sebuah penanda perjalanan.
Ia menunjukkan bahwa pembangunan manusia mengalami peningkatan.
Namun perjalanan itu belum selesai.
Masih ada masyarakat yang membutuhkan pendidikan lebih baik.
Masih ada kebutuhan pelayanan kesehatan.
Masih ada persoalan ekonomi rumah tangga.
Masih ada pekerjaan rumah dalam pemerataan pembangunan.
Dan selama masih ada kebutuhan masyarakat, maka setiap rupiah APBD selalu memiliki pertanyaan yang sama:
untuk siapa ia dikelola, ke mana ia diarahkan, dan perubahan apa yang dihasilkannya?
Pada akhirnya, pembangunan bukan tentang bagaimana sebuah pemerintah menghabiskan anggaran.
Pembangunan adalah tentang bagaimana sebuah daerah mengubah sumber daya menjadi kesempatan, kesempatan menjadi kesejahteraan, dan kesejahteraan menjadi kehidupan manusia yang lebih bermartabat.
Karena itu, ketika membicarakan DBH, APBD dan IPM Batu Bara, sesungguhnya yang sedang dibicarakan bukan hanya uang.
Yang sedang dibicarakan adalah masa depan manusia yang berada di balik angka-angka tersebut.
